Pemerintah Menyuarakan Agar Sekolah RSBI Jadi Sekolah Percontohan

JAKARTA — Wakil Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim menyuarakan sekolah mantan RSBI menjadi sekolah percontohan. “Sekolah itu (mantan RSBI) menjadi sekolah model oleh sekolah lain,” ujar Musliar dihubungi Ahad (9/6).

Berdasarkan Musliar kenapa sekolah mantan RSBI menjadi sekolah percontohan sebab cara kerja menuju sekolah bermutu telah menonjol sehingga dapat dibuat model bagi sekolah lainnya. Akan tapi, Musliar mengatakan, yang dikeluhkan masyarakat selama ini ialah adanya beberapa sekolah RSBI yang memungut tarif pengajaran dengan mahal padahal ada juga sekolah RSBI yang tak dipungut tarif sebab semuanya dibayarkan pemerintah seperti RSBI di Surabaya atau Kaltim.

“Artinya sekolah baik tak harus mahal. Apabila telah jalan seperti itu ya jalan terus. Yang tak boleh ialah menamakan RSBI,” kata Musliar.

Baca Juga: http://saintmonicajakarta.org/pameran-edukasi-saint-monica-jakarta-school/

Musliar malah menuturkan kebijakan di tempat yang menghasilkan sekolah mantan RSBI menjadi BLUD masih dibicarakan. “Jikalau kebijakan tempat itu masih kami bicarakan,” ujarnya.

Lebih lanjut berdasarkan Musliar, sekolah mantan RSBI menjadi tanggung jawab tempat. Dia menuturkan pengalihan status mantan RSBI menjadi BLUD diizinkan sepanjang mutu sekolah konsisten terjaga dan tak memberatkan masyarakat serta bisa dikelola secara akuntabel.

Sebelumnya, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menolak keras adanya agenda pemerintah Jawa Barat (Jabar) yang akan mengganti sekolah mantan RSBI menjadi Balai Layanan Lazim Tempat (BLUD) seperti yang dilegalkan terhadap rumah sakit.

Sekjen FGII Iwan Hermawan mengatakan sekiranya sekolah mantan RSBI dialihkan menjadi BLUD karenanya sekolah-sekolah hal yang demikian menjadi resmi memungut dana dari masyarakat. “Agenda ini terang akan konsisten membikin kastanisasi sekolah apalagi untuk tingkat pengajaran dasar,” kata Iwan.

Berdasarkan Iwan dengan adanya kastanisasi sekolah seperti itu melanggar deklarasi universal hak azasi manusia ( Duham) pasal 26 dan UUD 1945 pasal 31 dan UU No 20 tahun 2003 seputar Metode Pengajaran pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pengajaran diselenggarakan secara demokratis dan berkedadilan serta tak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, poin keagamaan, poin kulturan, dan kemajemukan bangsa.

“Harus sekolah mantan RSBI kembali menjadi sekolah reguler sehingga tdk terjadi diskriminasi. Upaya BLUD cuma nalar akalan para kepala sekolah dan pemerintah Jabar untuk memungut dana dari masyarakat ,” tutur Iwan.

Lihat Juga: sekolah saint monica

Kecuali itu, FGII mengukur, agenda pengubahan mantan RSBI menjadi BLUD adalah wujud pengingkaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dikala ketika kampanye menjanjikan sekolah tidak dipungut bayaran hingga tingkat sekolah menengah .

“ Jikalau program BLUD konsisten dilakukan karenanya FGII dan Fortusis akan menjalankan aksi besar besaran dengan melibatkan orang tua siswa dan guru ke Gedung Sate. Kecuali itu juga kami akan menjalankan gugatan secara undang-undang terhadap pemerintah Jawa Barat sekiranya konsisten memaksakannya,” ujar Iwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *